nusakini.com-- Indonesia prihatin dan menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar dan berkomitmen untuk terus mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State tersebut, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional. 

Indonesia juga terus mendorong seluruh negara, termasuk negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk melakukan pendekatan konstruktif dan mengajak negara OKI untuk lebih mengedepankan bantuan nyata untuk membantu seluruh penduduk di Rakhine State, serta membantu seluruh pihak di Myanmar untuk menyelesaikan root causes dari situasi yang dialami kelompok Rohingya tersebut. 

• Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Luar Biasa OKI
• KTT OKI Sampaikan Selamat atas Terpilihnya Kembali Presiden Joko Widodo
• Menlu Retno Kembali Tegaskan Dukungan Indonesia ke Palestina
• Indonesia Tawarkan Solusi Atasi Tantangan Global pada KTM OKI ke-45
• Di Forum OKI, Menteri Hanif Ajak Negara Islam Antisipasi Dampak Ekonomi Digital

Terkait hal ini, Indonesia mendorong OKI untuk menerima usulan strategi Indonesia untuk penyelesaian masalah Rohingya melalui pendekatan "4+1", yaitu (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan ditambah satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. 

Berbagai usulan Indonesia tersebut pada akhirnya telah dimuat dalam dokumen "OIC Chairman's Summary Report of the Meeting of Heads of State and Government on the Rohingya Muslim Community in Myanmar" yang disahkan oleh para anggota OKI di sela-sela berlangsungnya KTT OKI Pertama mengenai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, di Astana, Kazakhstan, 10-11 September 2017. 

Selain memuat berbagai usulan Indonesia tersebut di atas, Dokumen OKI yang awalnya digagas oleh Presiden Turki, selaku Ketua OKI periode 2016-2019, juga telah memuat berbagai posisi negara-negara OKI mengenai situasi di Rakhine State, Myanmar.(p/ab)